Jumat, 03 Juli 2015

MAKALAH BEDAH BUKU PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: KSIP FAKULTAS TARBIYAH UIN SUNAN KALIJAGA 2014

Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah
Oleh Agus Wibowo, M.Pd
[Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah 2013]


Pendahuluan
Korupsi itu musuh utama semua anak bangsa, tidak hanya di masa kini tetapi juga di masa yang akan datang. Mengapa? Karena korupsi tidak saja menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat kecil, tetapi juga menghambat pembangunan, merugikan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa. Dampak negatif korupsi tidak saja dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat, ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah, terjadinya pemborosan pada sumber-sumber pemasukan negara, ketidakstabilan politik, dan sebagainya. Pendek kata, jika bangsa ini ingin keluar dari belenggu kesengsaraan, maka melawan korupsi merupakan harga mati.
Kata KPK (2012), ibarat seorang tentara, kita harus mengenali musuh agar bisa memenangkan peperangan. Demikian pula ketika hendak melawan korupsi, maka mengetahui secara detail, bahkan mendalam akan apa, bagaimana korupsi, merupakan syarat keberhasilan serta kemenangan melawan korupsi. Tanpa mengenali korupsi, bisa jadi kita akan terikat dalam silang-sengkarut bahkan rumitnya jejaring dunia korupsi.
Jika dilihat dari akar katanya, Wikipedia mencatat korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu “corruptio”, sementara dalam bentuk kata kerja “corrumpere”, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, menyogok dan memutar balik. Adapun secara istilah, berdasarkan beberapa pendapat seperti Wikipedia, Perrow (1989), Kartono (1983), Lubis (1970), Alatas (1983), Transparancy International (2007), dan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas, 2011), dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah prilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya.
Secara jelas, KPK (2006) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana. KPK juga merinci berbagai tindak penyalahgunaan kewenangan seperti: (1) suap menyuap, (2) penggelapan dalam jabatan, (3) perbuatan pemerasan, (4) perbuatan curang, dan (5) benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengertian itu juga diperluas lagi bahwa korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Secara lengkap mengenai jenis-jenis korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.

Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah
Guna memutus mata-rantai korupsi, menurut hemat penulis, bisa dilakukan melalui pendidikan, khususnya pendidikan antikorupsi. Mengapa melalui pendidikan? Itu karena pendidikan merupakan sebuah  proses belajar dan penyesuaian individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya, dan cita-cita masyarakat. Secara ideal, pendidikan merupakan proses di mana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan, dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.  Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya (Ki Hadjar Dewantara, 1977:14).
Pendapat lain menyebutkan bahwa pendidikan itu merupakan proses humanisasi, melalui pengangkatan manusia ke taraf insani. Artinya, pendidikan adalah usaha membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humannes). Proses belajar juga menuntut upaya memahami bagaimana individu berbeda dengan yang lain (individual differences). Di sisi lain, memahami bagaimana menjadi manusia seperti manusia lain (persamaan dalam specieshood or humanness). Proses pendidikan semestinya memberi tempat inside-out pemberdayaan diri berdasar paradigma, karakter, dan motif sendiri. Dengan self awareness dan self insight, peserta didik dapat ”terhubung” dengan dirinya dan mempunyai pemahaman lebih tentang dirinya (Agus Wibowo, 2013).
Pendidikan juga merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap (afektif), maupun ketrampilan (psikomotorik). Pendidikan membimbing manusia menjadi manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral  dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara budaya. Dalam konteks perubahan yang begitu cepat dewasa ini, pendidikan tidak cukup berperan sebagaimana telah diuraikan, tetapi juga harus mampu melakukan transformasi nilai dalam tataran instrumental, sesuai dengan tuntutan perubahan dengan tetap menjadikan nilai dasar sebagai fondasi.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)  Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun peserta didik, menurut Pasal 1 ayat (4), adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
Adapun pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dalam prosesnya bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap prilaku korupsi (psikomotorik). Menurut Haryono Umar, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membangun karakter anak didik untuk tidak melakukan korupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi bersama dengan pendidikan karakter bertujuan memotong mata rantau korupsi yang dimulai dari anak-anak didik sejak dini.

Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi
Sebagaimana pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi bukan merupakan bagian tersendiri dari pendidikan pada umumnya. Dengan demikian pendidikan antikorupsi tidak perlu dibuatkan kurikulum baru, sehingga tugas sekolah hanya mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam kurikulum yang sudah ada. Adapun nilai-nilai pendidikan antikorupsi di antaranya:
1.    Kejujuran
2.    Kepedulian
3.    Kemandirian
4.    Kedisiplinan
5.    Tanggungjawab
6.    Kerja Keras
7.    Kesederhanaan
8.    Keberanian
9.    Keadilan

Melalui pengintegrasian nilai-nilai pendidikan antikorupsi tersebut dalam kehidupan/proses belajar, diharapkan anak didik mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan akhirnya akan bersikap antikoruptif. Penanaman nilai tidak sebatas pada insersi mata pelajaran, tetapi juga pada semua lini pendidikan. Nilai-nilai itu hendaknya selalu direfleksikan ke dalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
Agar pembelajaran antikorupsi menjadi menarik, maka para guru  harus mampu mendesain, mengemas dan melakukan proses pembelajaran yang menarik pula. Materi dibutuhkan, tetapi yang lebih utama adalah peran guru sebagai komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi anak didiknya. Selain itu peran warga sekolah juga amat penting, agar tercipta iklim di mana sekolah sebagai land of integrity yang mendukung efektifitas pendidikan antikorupsi.

Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi
Baik pada kurikulum KTSP maupun Kurikulum 2013 (K-13) strategi internalisasi PAK disisipkan dan diintegrasikan pada mata pelajaran yang ada. Misalnya disisipkan/diselipkan pada mata pelajaran Kewarganegaraan (dulu PPKN), Pendidikan Agama, Matematika, Bahasa Indonesia dan sebagainya.
Sejak tahun 2011 KPK bekerjasama dengan Kemendikbud telah menulis buku ajar Pendidikan Anti Korpsi mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Ketebalan buku tersebut antara 40-60 halaman. Isi buku tersebut mengambil 9 dari 16 nilai karakter yang dirumuskan kemendikbud. Kesembilan nilai karakter tersebut adalah: (1) Jujur, (2) Disiplin, (3) Tanggung Jawab, (4) Kerja Keras, (5) Berani, (6) Mandiri, (7) Sederhana, (8) Adil dan (9) Peduli.  berbagai tema buku tersebut memuat 9 nilai-nilai pendidikan antikorupsi.
Sebagaimana prinsip dalam penginternalisasian pendidikan karakter, dalam pendidikan antikorupsi perlu diperhatikan hal-hal berikut:
  1. Pendidikan antikorupsi tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah
  2.  Pendidikan antikorupsi di sekolah bertujuan agar anak didik mengenal dan menerima nilai-nilai antikorupsi sebagai milik mereka, dan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan nilai sesuai dengan keyakinan diri
  3. Proses internalisasi dan pengembangan nilai pendidikan antikorupsi merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidika
  4. Nilai pendidikan antikorupsi bukan bahan ajar. Artinya nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang harus disampaikan sepertihalnya ketika mengajarkan sebuah konsep, teori, prosedur atau fakta. Dengan demikian justru materi pelajaranlah yang bisa digunakan sebagai bahan atau media untuk memperkenalkan, dan mengembangkan nilai-nilai antikorupsi.
  5. Proses internalisasi pendidikan antikorupsi hendaknya dalam suasana gembira dan anak didik aktif terlibat di dalamnya.

Peranan Guru dalam Pendidikan Antikorupsi
Sebagaimana dalam internalisasi pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi juga meniscayakan peran lebih dari guru. Seorang guru selain harus memiliki pemahaman, keterampilan dan kompetensi mengenai pendidikan antikorupsi, ia juga dituntut memiliki karakter-karakter mulia itu dalam dirinya sendiri, mempraktikkan dalam keseharian baik di sekolah maupun di masyarakat, dan menjadikannya sebagai bagian hidupnya.[]



MAKALAH TRAINING JURNALISTIK LPM PARADIGMA

Menaklukkan Redaktur Media
(Mengemas Artikel, Opini dan Resensi Buku)
Oleh Agus Wibowo, S.Pd.I, M.Pd
[Penulis Buku dan Kolumnis Media Massa]

Pendahuluan
Bagi penulis pemula—bahkan yang sudah lama/senior sekalipun—cukup susah membedakan definisi tulisan artikel, opini, dan resensi. Khususnya untuk artikel dan opini, sering dianggap sama. Apalagi media massa juga berbeda-beda dalam menggunakan dua hal tersebut. Ada media cetak yang secara tegas membedakan antara artikel dengan opini.  Namun ada juga media cetak yang menggolongkan artikel ke dalam rubrik opini, bersama dengan surat pembaca dan tajuk rencana.
Hal sebagaimana disebutkan tentu saja tidak salah. Itu karena memang ada beberapa kesamaan antara artikel dan opini. Beberapa kesamaan di antaranya: pertama, artikel dan opini ditulis oleh penulis lepas, bukan wartawan.  Kedua, hanya menyangkut satu pokok permasalahan dan dengan sudut pandang dari satu disiplin ilmu saja. Ketiga, teknik yang digunakan umumnya deduktif – induktif atau sebaliknya.  Bisa juga menggunakan metode tesis-antitesis, maupun metode 5W 1 H sebagaimana membuat berita pada umumnya. Keempat, artikel dan opini yang dimuat di surat kabar biasanya panjang tulisannya berkisar antara 2 –3  halaman A4 spasi ganda.
Adapun perbedaan mendasarnya, dalam opini,  pendapat pribadi penulis (bukan analisis) lebih diutamakan. Dengan demikian paparannya dalam opini lebih bersifat subyektif.  Sementara dalam artikel, pendapat pribadi si penulis biasanya dikemukakan dalam bentuk data dan fakta tandingan yang berbeda dengan data dan fakta yang menjadi bahan tulisan. Para ahli bahasa menegaskan bahwa data dan fakta merupakan materi yang paling penting dalam sebuah artikel.  Tanpa data dan fakta yang akurat, artikel akan berubah menjadi opini.  Dengan adanya analisis serta data dan fakta tandingan tersebut, pembaca artikel diharapkan dapat mengambil kesimpulan sendiri.  Suatu artikel terkadang juga menawarkan alternatif pemecahan masalah.
Sementara menurut M. Attar Semi (1995:1993), opini merupakan tulisan dalam media cetak yang memasukkan pendapat penulis di dalamnya. Berdasarkan batasan tersebut dapat kita ketahui bahwa opini adalah artikel yang yang mengandung subjektivitas, bukan hanya fakta. Sedangkan artikel merupakan tulisan lengkap yang dimuat dalam surat kabar atau majalah. Lengkap artinya mempunyai judul, pendahuluan, penyajian masalah, pembahasan dan penutup. Artikel, lanjut Semi, juga berisi informasi aktual dan objektif yang dapat dijadikan pegangan, bahan perbandingan atau penambah pengetahuan bagi pembaca.
Agus Irkham (2003) secara mudah membedakan opini dan artikel. Antara opini dan artikel, tulis Agus Irkham, terdapat garis pembatas berupa ada-tidaknya isi argumentasi guna mendukung subyektivitas pendapat dalam sebuah karya tulis. Jika Anda menulis artikel tentang kebijakan kenaikan harga BBM yang akan membuat rakyat makin sengsara, tanpa argumentasi misalnya, maka itu bisa disebut opini. Sebaliknya, jika artikel itu dilengkapi dengan data kuantitatif (BPS, riset, dsb) dan teori ekonomi yang menghubungkan antara kenaikan harga BBM dan naiknya jumlah pengangguran, maka itu bisa disebut artikel. 
Sampai di sini, anda mungkin masih terlalu susah bahkan bingung membedakan antara artikel dan opini? Sudahlah, tidak usah bingung-bingung memikirkan batasan dari artikel dan opini. Karena, kebingungan itu yang akan menyusahkan bahkan membuat kita malas untuk mulai menulis. Betul bukan brow? Agar tidak membingungkan, maka saya akan menyebut artikel dan opini menjadi satu saja yaitu artikel opini, anda setuju?
Karena kekhasan artikel opini yang ditulis dengan bahasa ilmiah populer dan berisi hal-hal aktual, maka penulis opini  harus jeli memandang aktualitas persoalan yang hendak ditulisnya. Menurut Bahar (dalam Suroso, 2001), ada dua hal terkait dengan aktualisasi artikel opini. Pertama, aktual karena berkaitan dengan kejadian yang ada di masyarakat, seperti  kenaikan BBM, pemilu, kenaikan sembako, kisruh di DPR dan sebagainya. Kedua, aktual karena adanya hari-hari besar nasional (Hari Pendidikan Nasional, Hari Pers), hari besar agama (Idul Fitri, Natal, Waisak), hari internasional (Hari Perempuan lntemasional, Hari Kesehatan), obituan (in memoriam), dan sebagainya.
Terkait dengan aktualitas artikel opini itu, Sejak tahun 2007, saya memiliki daftar tanggal-tanggal “keramat” yang menjadi dasar untuk membuat artikel opini setiap bulan dan setiap tahunnya. Sebenarnya “keramat” di sini bukan bermakna  memiliki unsur “magic” tetapi sekedar sebagai pengingat saya bahwa tanggal-tanggal tersebut perlu diulas dalam artikel opini, tentu saja dikontekstualisasilkan kondisi setiap tahunnya. Hari-hari keramat itu adalah hari-hari besar nasional misalnya:
1.    25 Januari Hari Gizi Nasional
2.    21 April Hari Lahir RA Kartini
3.    1 Mei Hari Buruh Sedunia
4.    2 Mei Hari Pendidikan Nasional
5.    4 Mei Hari Pers Dunia
6.    17 Mei Hari Buku Nasional
7.    20 Mei Hari Kebangkitan Nasional
8.    21 Mei Hari Reformasi
9.    17 Agustus Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Secara lengkap anda bisa mengumpulkan sendiri tanggal-tanggal hari besar baik itu nasional, agama, internasional dan sebagainya sendiri sebagai dasar aktualitas menulis artikel opini.
Setelah anda mengenal apa dan bagaimana itu tulisan artikel opini, selanjutnya saya mengajak anda untuk mulai mempraktikkannya. Suroso secara cerdas (2001) membagi proses kegiatan menulis artikel opini  menjadi tiga tahapan penting; pertama, kegiatan sebelum menulis (pre-writing). Kedua, kegiatan menulis (writing), dan, ketiga kegiatan pasca-menulis (revision).

Persiapan Menulis Artikel Opini
Sebelum memulai menulis artikel opini, agar tulisan tersebut bisa memikat redaktur/penjaga rubrik/penjaga kolom media massa, maka perlu kita perhatikan hal-hal penting berikut:
1.    Meski semua hal bisa ditulis dalam artikel opini, namun kita mesti memilih topik yang berkaitan erat dengan masalah aktual. Aktualitas adalah kunci utama.
2.     Masalah yang ditulis menurut Sudaryanto (2008), hendaknya tidak menghasut, mengadu domba, memfitnah, dan sejenisnya.
3.    Isi tulisan menurut Agus Wibowo (2010), hendaknya berupa suatu solusi/jalan keluar atas persoalan yang ada.
4.    Sistematika penulisan artikel opini sebaiknya sebagai berikut:  Artikel opini dimulai dengan kalimat¬kalimat pembuka (lead). Isinya merupakan pengantar awal terhadap apa yang dibahas dan disajikan. Lantas dilanjutkan dengan uraian/ulasan yang berisi pemaparan data, pembahasan yang boleh jadi berupa pengungkapan teori, analisis, dan ditutup dengan bagian kesimpulan yang berisikan saran/masukan.
5.    Bahasa yang digunakan ialah bahasa jurnalistik, bersifat ilmiah-populer, yaitu pemakaian bahasa yang tetap menggunakan kaidah-kaidah bahasa baku, komunikatif, dan mudah dicerna oleh pembaca dari berbagai tingkatan.
6.    Tulisan artikel opini, tulis Sudaryanto (2008), merupakan jenis tulisan yang memiliki peluang besar untuk dimuat di media cetak. Namun, ia juga paling banyak saingannya. Oleh karena itu, hanya jenis-jenis tulisan yang paling aktual dan berkualitas saja yang dapat lolos dari tangan redaksi untuk dimuat. Hal itu penting, mengingat ada koran yang justru memiliki kelebihan dalam hal menyajikan opini yang cerdas dan bermutu.

Proses Menulis
1.    Sebagai penulis artikel opini, anda harus mampu mencari pokok persoalan yang akan ditulis, mencari referensi dan sumber rujukan pendukungnya, lantas dibuat outline. Terkait hal ini setiap penulis memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang langsung ditulis semuanya, ada pula yang membuat outline terlebih dahulu. 
2.    Anda dituntut lincah menggunakan idiom-idiom segar, simpel, dan komunikatif.  Selain itu, hal kelugasan, obyektif, serta keajegan tetap terjaga selama menjalani tahap menulis. Usahakan Anda menulis dengan konsentrasi tinggi, dan tidak memikirkan hal lain yang kiranya bisa mengganggu konsentrasi Anda.
3.    Penulis artikel opini harus mampu bertindak sebagai penyunting berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, bentukan kata, pemakaian tanda baca, pemilihan kata/diksi, sampai pada pembetulan hal-hal yang salah/keliru dalam ejaan. Selain itu, penggunaan eufemisme juga patut dijadikanperhatian khusus.
4.    Sebagai pembanding, penulis artikel opini dituntut untuk mau terns belajar membaca artikel opini penulis lain yang dianggap bermutu dan cerdas.

Kiat-kiat Menggali data
Untuk melengkapi tulisan artikel opini agar memiliki bobot tinggi, sebagai penulis anda dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.    Wawancara. Metode ini cukup ampuh untuk menjaring data. Ketika hendak menulis tentang hal-hal aktual tentang pendidikan, saya biasanya mengadakan wawancara dengan Prof Dr Husaini Usman, seorang pakar pendidikan dari UNY yang terus digunakan sebagai tenaga ahli di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari beliau, saya mendapat banyak data yang aktual terkait dunia pendidikan. Beliau terkadang juga menyumbang solusi, yang bisa saya gunakan untuk membedah persoalan dalam pendidikan aktual. Saya juga sering memancing rekan-rekan di jejaring sosial (Facebook) dengan status-status yang sengaja saya buat “menyolok” agar dikomentari. Dari komentar-komentar itu, saya bisa mendapat banyak amunisi data; tidak hanya satu bahkan banyak yang bisa digunakan untuk data tulisan artikel opini yang lain. Gimana mas Browww? Ini cara yang egaliter lho,,,,,bukan cara licik!
2.    Mengumpulkan data-data di lapangan misalnya dengan penelitian mini (mini riset); tentu saja dengan metode penelitian yang simpel beserta instrumen-instrumen sederhana—tidak senjlimet metodologi dan instrumen penelitian skripsi di UIN atau UNY,,,,ha,,,ha,,,!
3.    Sumber berasal dari perpustakaan. Misalnya berasal dari buku, referensi, kamus, novel, ensiklopedi, biografi tokoh, karya penelitian, jumal, koran, majalah, hingga ungkapan bijak seorang tokoh. Tulisan artikel opini yang disertai dengan kutipan sumber-sumber tersebut lebih banyak mendapat peluang di muat media massa, karena menunjukkan bahwa penulisnya sungguh-sungguh dalam meyajikan data beserta analisisnya secara ilmiah.
4.    Buat situasi kondisi atau habitus yang kondusif dan mendukung kegiatan penulisan artikel opini, misalnya:
a.    Membuat komunitas penulis (ini hukumnya wajib ain)
b.    Rutin mengunjungi toko buku/kios koran
c.    Membaca buku
d.   Menjadi anggota perpustakaan umum/kampus
e.    Aktif dalam seminar dan diskusi publik “. Membaca koran dan majalah/jurnal
f.     Mengkliping koranlmajalah
g.    Membiasakan diri membaca data kuantitatif dan kualitatif .,. Banyak membaca artikel orang lain
h.    Membaca karya sastra
i.      Dokumentasi peristiwa yang penting
j.      Berkorespondensi
k.    Jalan-jalan melihat realitas
l.      Siapkan segelas kopi dan rokok (jangan ditiru, ini kebiasaan buruk saya saja!)

“Info Rahasia yang Tidak Rahasia Lagi
Kiat Menjebol Koran Kompas”
Diambil dari tulisan Redaktur Senior Kompas Tonny D. Widiastono (Sebagaimana ditulis ulang oleh Agus M Irkham, 2012)

Artikel, merupakan pergulatan pemikiran dari seorang ahli atas masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Harian KOMPAS, merasa perlu menyediakan ruang tersendiri guna menampung pergulatan pemikiran yang muncul di masyarakat, dan diharapkan bisa berdampak bagi yang lain. Maka, KOMPAS, menempatkan artikel sebagaiintellectual exercise (asah intelektual). Rubrik artikel KOMPAS, bukan dimaksudkan untuk mencari nama, pun bukan dimaksudkan untuk (maaf) mencari uang. Maka artikel yang dimuat harian KOMPAS, diharapkan ditulis oleh ahlinya. Untuk itu, kepada para penulis, diharapkan juga mengirimkan riwayat hidup dan keahlian atau kompetensinya. Dengan demikian, KOMPAS bisa melihat dengan jelas, kompetensi seseorang ketika menuliskan artikelnya.

Panduan Rahasia Menulis Artikel dimuat KOMPAS

TEMA

1.    Pertama-tama, temukan yang akan ditulis. Amat diharapkan tema yang akan diulas terkait dengan kompetensi yang dimiliki penulis. Perumusan masalah atau tema (sebelum mengetik) itu penting. Dari perumusan tema atau masalah itu, akan kelihatan rangkaian gagasan yang tertuang dalam judul serta kalimat-kalimat pada alinea awal. Amat diharapkan tema berkait dengan masalah yang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.
2.    Referensi: Referensi amat diperlukan guna mendukung tema yang akan diluncurkan.
3.    Bahasa: gunakanlah bahasa yang sederhana dan logis. Sedapat mungkin hindari pemakaian bahasa Inggris yang terlalu banyak.

PENULISAN

1.    Bagaimana memasukkan/merangkum referensi yang ada ke dalam tulisan, dan bagaimana meramunya. Jangan sampai ide terasa melompat-lompat.
2.    Dalam menulis, gunakankaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar, termasuk istilah-istilah, idiom, pemakaian bahasa asing dan sebagainya.

BACA KEMBALI
1.    Seusai menulis artikel, baca kembali isi seluruh artikel, baru dikirim. Pembacaan ulang itu penting, guna menghindari loncatan gagasan, menemukan kalimat yang tidak ”jalan/nyambung” Apakah penggunaan bahasa asing sudah ditulis dengan benar?

KRITERIA UMUM ARTIKEL KOMPAS
1.    Artikel harus asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi, pun bukan sekadar rangkuman pendapat/buku orang lain. Apabila sebuah artikel terbukti merupakan plagiasi, maka penulis bersangkutan akan ”di black-list” paling cepat satu tahun.
2.    Belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain. Selain itu, artikel yang sama, dalam waktu bersamaan dikirim ke media atau penerbit lain. Kasus ini sering terjadi. Penulis mengirim artikel yang sama ke media lain. Ada semacam ”kebanggaan” bila artikel yang sama dari penulis yang sama bisa dimuat di banyak media. Tetapi bagi KOMPAS yang menilai artikel sebagai bagian dari intellectual exercises, cara-cara seperti itu tidak bisa dibenarkan. Kepada mereka, KOMPAS akan memberi ”hadiah”grounded selama tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, setahun, atau selamanya.
3.    Topik yang diuraikan atau dibahas merupakan sesuatu yang aktual, relevan, dan sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.
4.    Substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan komunitas tertentu. Hal ini dilandasi pengertian umum, Harian KOMPAS adalah media umum, bukan koran partai, bukan majalah vak atau jurnal dari disiplin ilmu tertentu.
5.    Artikel mengandung hal baru yang belum pernah dikemukakan penulis lain, baik informasi, pandangan, pencerahan, pendekatan, saran, maupun solusinya.
6.    Uraian yang disajikan bisa membuka pemahaman atau pemaknaan baru maupun inspirasi atas suatu masalah atau fenomena yang berkembang di masyarakat.
7.    Artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih. Mengapa? Jangan sampai penulis yang satu menjadi lokomotif bagi penulis yang lain.
8.    Penyajian artikel menggunakan bahasa populer/luwes, mudah dipahami pembaca yang heterogen dengan latar belakang pendidikan beragam.
9.    Penyajian artikel tidak berkepanjangan. Panjang tulisan untuk:
a.         ARTIKEL A, panjang 5.000-5.300 character with space (sekitar 700 kata)
b.         ARTIKEL B, panjang 4.500-5000 character with space (sekitar 600 kata)
c.         ARTIKEL C, panjang 4.000-4.500 character with space (sekitar 500 kata)

MENGAPA ARTIKEL DITOLAK?
1.    Artikel ditolak bila topik atau tema yang disajikan tidak aktual.
2.    Artikel ditolak bila penyajiannya berkepanjangan (melebihi ketentuan)
3.    Artikel ditolak bila cakupan bahasan terlalu mikro atau lokal.
4.    Artikel ditolak bila konteks yang disajikan kurang jelas.
5.    Artikel ditolak bila bahasa yang digunakan ”terlalu tinggi”, terlalu ilmiah, terlalu akademis, kurang populer dan sulit ditangkap masyarakat umum.
6.    Artikel ditolak bila uraiannya terlalu sumir.
7.    Artikel ditolak bila penyajian dan gaya tulisannya seperti menulis pidato, menulis makalah, atau menulis kuliah.
8.    Artikel ditolak bila sumber kutipan yang diambil, kurang jelas.
9.    Artikel ditolak bila terlalu banyak kutipan, sehingga artikel hanya berisi kumpulan kutipan dan tidak memunculkan pendapatnya sendiri.
10.              Artikel ditolak bila alur uraian tidak runut, ide meloncat-loncat

PENGIRIMAN ARTIKEL
Pengiriman artikel bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Namun yang amat penting adalah, para penulis pemula hendaknya menyertakan riwayat hidup berikut latar belakang pendidikannya, ketika mengirimkan artikelnya. Pengiriman artikel bisa dilakukan melalui:

1.    Melalui pos
2.    Melalui faksimile (021-5486085 atau 021-5483581)
3.    Melalui e-mail ke opini@kompas.com atau opini@kompas.co.id
Meski demikian, kami lebih suka menerima kiriman artikel melalui e-mail. Alasannya sederhana saja. Bila artikel dikirim melalui pos atau faksimile (berbentuk hard copy), kami harus menulis ulang agar bisa disesuaikan dengan sistem komputer yang ada pada kami. Karena ada keharusan mengetik ulang, maka terbuka kemungkinan terjadinya salah ketik, atau loncatan-loncatan dalam pembacaan selama pengetikan.

Beberapa Alamat Redaksi dan Honor Media Massa.
No
Nama Media
Nama Kolom
Alamat Email
Honor
1.
Suara Merdeka
Suara Mahasiswa
250.000 potong Pajak
Edukasi/Suara Guru
250.000 potong Pajak
Perempuan
250.000 potong Pajak
Wacana
350.000 potong pajak
Wacana Lokal
250.000 potong Pajak
2.
Kedaulatan Rakyat
Opini
250.000 potong Pajak
3.
Lampung Post
Opini
150.000 potong pajak
4.
Koran Jakarta
Gagasan
400.000 potong pajak
5.
Suara Pembaruan
Opini
1 Juta
6.
Banjarmasin Pos
Opini
200.000
7.
Solo Pos
Gagasan
250.000
8.
Sinar Harapan
Opini
325.000
9.
Tribun Jogja
Opini
250.000-500.000
10.
Galamedia
Opini
150.000
11.
Republika
Opini
400.000
12.
Kompas
Opini
1-1,5 Juta

Menulis Resensi Buku
Secara etimologi, resensi berasal dari bahasa latin, dari kata kerja revidere ataurecensere yang memilik arti melihat kembali, menimbang atau menilai. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan recensie sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilahreview. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonsia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya baik itu berupa buku, novel, maupun film dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut.
Dalam membuat resensi, terdapat unsure-unsur yang harus dipenuhi agar resensi yang dibuat menjadi jelas dan berkualitas. Berikut ini adalah beberapa unsur yang harus ada dalam pembuatan resensi.
1.    Judul resensi: Judul resensi harus memiliki keselarasan dengan isi resensi yang dibuat. Judul yang menarik juga akan memberi nilai lebih pada sebuah resensi.
2.    Menyusun data buku
Penyusunan data buku dapat dilakukan sebagai berikut:
  1. Judul buku;
  2. Pengarang;
  3. Penerbit;
  4. Tahun terbit beserta cetakannya;
  5. Dimensi buku;
  6. Harga buku (kadang tidak dimasukkan)
3.    Isi resensi buku. Isi resensi buku memuat tentang sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan dan kelemahan buku, rumusan kerangka buku dan penggunan bahasa.
4.    Penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. 

Tips Menulis Resensi
Berikut ini adalah tips dalam menulis resensi:
1.    Cari dan tentukan buku baru nonfiksi yang akan dibuat resensi.
2.    Catatlah identitas buku yang akan diresensi, seperti jenis buku, judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, tahun cetak, jumlah halaman, jenis kertas dan harga buku.
3.    Catat dan pahami tujuan dan latar belakang penulisan buku, dengan cara membaca kata pengantar atau pendahuluan buku. Buatlah daftar pokok-pokok isi buku secara keseluruhan.
4.    Tentukan kelebihan dan kekurangan isi buku.
5.    Tulis ringkasan materi dari buku yang dibuat resensi secara jelas dan sistematis.
6.    Pada akhir resensi berilah saran dan kesimpulan, apakah buku yang kita resensi tersebut layak dibaca atau tidak.


Contoh Resensi


Judul Buku     : Pendidikana Karakter Berbasis Sastra
Penulis            : Agus Wibowo, M.Pd
Penerbit           : Pustaka Pelajar
Cetakan           : Pertama Juli 2013
Tebal               : xii + 179 hlm
ISBN               : 978-602-229-222-7
Peresensi         : Marsus Banjarbarat
  
Degradasi moral pelajar kian hari semakin pelik. Berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi perihal tersebut sudah dicanangkan. Salah satunya yakni mengupayakan sistem pendidikan karakter berbasis sastra. Sistem ini diupayakan dapat diaplikasikan mulai tingkat pendidikan paling rendah (PAUD) hingga perguruan tinggi (perkuliahan). Tujuannya, untuk mengatasi degradasi moral anak didik tersebut yang kian menipis. Selain itu, diharapkan akan lahirnya generasi bangsa dengan ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia.
Tetapi, pertanyaannya apakah sistem tersebut dapat terealisasikan dengan baik?Dewasa ini, banyak ‘penyakit kerap menjangkit kaum pelajar: tauran antar sekolah, seks komersial, pembunuhan, dan lain semacamnya.
Kegagalan sistem pendidikan ini setidaknya ada tiga faktor: (1) sistem tersebut belum maksimal dalam penerapannya, (2) anak didik belum mampu menerima dan memahami sepenuhnya terhadap sistem tersebut, dan (3) pihak pemerintah dan sekolah belum memiliki kepedulian penuh terhadap sistem pendidikan tersebut (Hlm.77).
Dalam hal ini pemerintah seharusnya tidak hanya merumuskan bagaimana sistem tersebut diterapkan. Tetapi, harus ikut andil memberi teladan kepada anak didik dan masyarakat. Namun, kenyataannya bertolak belakang. Tidak sesikit aparat pemerintah yang melakukan tindak kriminal yang menciderai harkat dan martabat pendidikan dengan tindak korupsi, kolusi, nepotisme dan semacamnya.
Berbicara mengenai pendidikan karakter, tentunya tidak lepas dari tingkah laku dan nilai-nilai kebaikan setiap manusia. Pendidikan karakter merupakan istilah yang merujuk pada aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku seseorang (hlm. 11). Artinya, pendidikan karakter merupakan sebuah upaya dalam mendidik anak agar memiliki tabiat, sifat kejiwaan dan tingkah laku yang baik dan mulia.
Menilik pada negara maju seperti Amerika, para negarawan di sana sangat cinta terhadap sastra. Dari sekian aparat pemerintah adalah seorang penyair, atau setidaknya sebagai apresiator sastra (hlm. 77). Tidak hanya itu, dari kalangan akademis dan guru juga demikian. Dengan begitu anak didik benar-benar diajari cinta menulis, membaca, dan memahami serta mengapresiasi sastra.
Kebiasaan tersebut, menjadikan anak didik bisa mempunyai pengertian tentang manusia dan kemanusiaan, nilai-nilai dan norma, mendapatkan ide-ide baru, meningkatkan pengetahuan sosial-budaya, berkembang rasa karsanya, terbinanya watak dan kepribadian dalam kehidupannya (hlm. 79).
Pada praktiknya pengajaran sastra di Indonesia tetap tidak menarik. Penyebabnya adalah kurangnya guru dalam menguasai sastra, dan dalam mengajar tidak memotivasi anak didiknya, sehingga anak didik kurang akrab terhadap karya sastra (hlm. 79).
Pertanyaannya kemudian, apakah pemerintah dan pihak sekolah telahmengakomodir nilai-nilai karakter tersebut? Ini suatu hal penting untuk kita benahi dalam menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar baik yang dapat menciptakan output anak didik yang bermutu dan berkarakter mulia.
Setidaknya, tiga aspek yang ditawarkan penulis dalam buku ini terkait sistem pendidikan karakter: pertama, aspek keteladanan. Pemerintah dan pihak sekolah harus memberi teladan baik terkait arah pendidikan. Keteladan menjadi penting mengingat aspek itu kian lunturyang dipertontonkan cendrung keteladanan minus pekerti dan jauh dari susila sehingga output pendidikan kian destruktif.
Kedua, aspek inspirasi. Pemerintah dan pihak sekolah harus senantiasa menjadisumber inspirasi bagi anak didiknya. Inspirasi inilah yang akan menghidupkembangkan pendidikan bangsa. Tanpa inspirasi yang dibarengi imajinasi, dunia pendidikan akan kering. Sementara itu, insan pendidikan laksana robot-robot yang digerakkan motoriknya. 
Ketiga, aspek motivasi atau dorongan. Pemerintah dan pihak sekolah seyogianya tidak pernah lelah memotivasi anak didiknya. Motivasi dan dorongan ini menjadi penting ketika pendidikan dihempas cobaan dahsyat. Ketika pemerintah dan guru mampu menjadi motivator, dunia pendidikan akan tumbuh dinamis, sehingga output-nya akan menjadi generasiyang penuh semangat dan bermental (Hlm.139-141).
Sayangnya, dalam buku ini penulis tidak mengutip kebobrokan pemerintah dalam menjalankan tugas institusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Sehingga kegagalan sistem pendidikan berbasis karakter seolah bertumpuk pada minusnya sistem yang diterapkan.[]